CITRAINDONESIANEWS.COM,-Harapan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan dilanjutkan nya pembangunan Ibukota Hunimua sebagai Ibukota definitif Kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa itu, sayangnya tidak menjadi skala prioritas program pembangunan Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Idris Rumalutur.
Hal ini diketahui melalui laporan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaporkan Ketua Pansus pembahasan dan konsultasi RPJMD Abdul Aziz Yanlua dalam paripurna beberapa waktu lalu.
Sementara itu, harapan masyarakat untuk dilanjutkan pembangunan Ibukota Definitif Kabupaten SBT di Daratan Hunimua merupakan perintah UU NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN Kabupaten SBT, SBB dan Kabupaten kepulauan Aru. Yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 9 UU dimaksud.
Ketua Pansus pembahasan dan konsultasi RPJMD DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya (23/11) terkait tidak adanya rencana pembangunan Ibukota Definitif Hunimua yang tertuang dalam RPJMD, dia menjelaskan bahwa sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Jadi kerja pansus adalah, memproteksi hasil kerja awal pemerintahan daerah terkait penyusunan RPJMD, hal itu dilakukan pansus berdasarkan Permendagri nomor 86, bawa penyusunan RPJMD itu didasarkan atas visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang terdaftar di KPU yang sudah disosialisasikan pada saat kampanye, kan salah satu variabel masyarakat memilih itu karena dilihat dari visi misi. Nah pertanyaannya visi misi Bupati dan wakil Bupati soal rencana pembangunan Ibukota Definitif Hunimua itu ada atau tidak, ternyata tidak ada”.
Lanjut Ketua Pansus pembahasan dan konsultasi RPJMD yang juga sebagai ketua fraksi partai PDIP DPRD SBT, bahwa kerja pansus hanya sebatas memastikan seluruh Visi Misi itu teringkluk di dalam RPJMD, sedangkan terhadap program yang dibutuhkan rakyat namun tidak dimaksudkan didalam RPJMD merupakan usulan fraksi.
“Kalau soal tidak termaktub rencana pembangunan Ibukota Definitif Hunimua, itu bisa menjadi atensi Fraksi, Pansus hanay mengakomodasi agar penyusunan RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sebagai Ketua Fraksi PDIP, secara moril tentu mendorong percepatan pembangunan Ibukota Definitif Hunimua, tetapi haru melalui pendekatan yang sangat proporsional. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.” Jelasnya
Sementara itu, untuk pengetahuan publik. Di periode pertama Bupati Abdul Mukti Keliobas pada tahun anggaran 2017, kurang lebih sebanyak 19 Miliar Rupiah dana APBD SBT digunakan untuk Pembersihan lahan di lokasi Hunimua, namun hingga saat ini tidak ada lagi program pembangunan disana. (CIN-EN)
